JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dipersepsi pemilih Muslim sebagai partai yang paling Islami. Hal itu terungkap dalam survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) untuk mengukur elektabilitas partai-partai Islam menjelang Pemilu 2009. Peneliti LSI Burhanuddin Muhtadi memaparkan, berdasarkan survei yang dilakukan pada September 2008, PKS dipilih 20 persen responden, disusul PKB (18 persen), PPP (13 persen), dan PAN (5 persen).
"Persepsi ini sedikit dipengaruhi oleh sikap partisan pemilih, yakni kemampuan untuk mengidentifikasi keislaman partai sedikit terkait dengan kecenderungan pilihan terhadap partai bersangkutan," ujar Burhanuddin dalam jumpa pers di Kantor LSI, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (20/3).
Hasil ini jauh berubah dengan survei yang dilakukan pada April 2008. Saat itu hasil menunjukkan, PPP dianggap paling Islami oleh 78 persen responden, disusul PKB, PBB, PAN, dan PKS.
Menurut Burhanuddin, meski platform PBB dianggap para ahli lebih Islami, namun di mata pemilih ternyata PKB dinilai lebih Islami meskipun tidak ber-platform Islam. Pemilih juga dinilai telah mampu melihat perbedaan identifikasi identitas Islam dan Pancasila. "Secara elektoral, Pancasila tidak bisa diidentikan dengan Islam atau sebaliknya. Partai Islami tidak otomastis partai Pancasilais dan sebaliknya," kata Burhanuddin.
Secara keseluruhan, partai Islam hanya mampu mendominasi sebagai partai menengah. Sebab, posisi tiga besar diisi oleh partai nasionalis, yaitu Demokrat, Golkar, dan PDI Perjuangan. Akan tetapi, hasil survei ini menunjukkan adanya peningkatan dukungan pada partai Islam dibandingkan survei Desember 2008.
Populasi survei ini adalah seluruh warga negara yang telah mempunyai hak pilih, dengan jumlah sampel 2.455 orang. Margin error 2,4 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Metode survei dengan wawancara tatap muka yang dilakukan pada medio 8-18 Februari 2009.
Partai Demokrat mengajak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk bertemu dan saling berbicara sebelum buru-buru memutuskan koalisi atau tidak koalisi. Apalagi, format koalisi antar-partai politik sampai saat ini masih cair.
Hal tersebut dikatakan Ketua Bidang Sumber Daya Manusia DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng menanggapi pernyataan PKS yang tidak akan berkoalisi dengan Partai Demokrat apabila Susilo Bambang Yudhoyono dipasangkan kembali dengan Jusuf Kalla.
"Kita kan lebih baik ketemu dulu, baru bicara soal koalisi," ujar Andi di Istana Negara, Jakarta, Senin. Melalui pertemuan, lanjut dia, dapat diperjelas semua masalah yang ada dan dapat diperoleh titik temu.
"Lebih baik kita berpikir positif, lalu nanti ada pertemuan-pertemuan. Dalam pertemuan itu kita bicarakan dengan baik semua pemikiran-pemikiran yang ada. Kalau sudah bertemu, ya ada titik temunya," tuturnya.
Menurut Andi, saat ini format koalisi sedang dipersiapkan. Baru kemudian, Partai Demokrat akan melakukan pertemuan-pertemuan intensif dengan partai-partai politik yang memungkinkan untuk diajak berkoalisi.
"Sekarang sedang dipersiapkan, kami sedang melakukan pertemuan-pertemuan intensif, komunikasi-komunikasi lewat telepon juga sudah ada," katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta mengancam PKS tidak akan berkoalisi mendukung Yudhoyono dalam Pemilu Presiden apabila Golkar masuk dalam koalisi Demokrat. Menurut Anis Matta, apabila Yudhoyono dipasangkan kembali dengan Kalla maka seolah-olah keputusan itu untuk mengejar pragmatisme semata.
Partai Demokrat yang hampir dipastikan sebagai pemenang pemilu kemungkinan akan memastikan koalisinya dengan dua partai menengah, yaitu PKS dan PKB. Demikian pengamatan yang disampaikan Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari, Jumat (10/4).
"Setelah melihat indikasi hasil ini, kita harus mendengar setiap pernyataan politik terkini masing-masing partai. Namun, saya menduga, koalisi yang hampir definitif itu antara Demokrat, PKS, dan PKB," kata Qodari kepada Kompas.com.
Ketiga partai itu selama ini cukup intensif dan terlihat konsisten menggalang barisan koalisi. Pada penghitungan cepat sejumlah lembaga survei, perolehan suara Demokrat di kisaran 20 persen, PKS 7 persen, PKB 4-5 persen.
Untuk memperkuat koalisi yang juga sering mereka sebut sebagai golden bridge ini, kemungkinan akan merangkul partai-partai kecil yang sudah dijajaki. Partai-partai itu diantaranya PBB, PDP, PKP Indonesia, dan Partai Pelopor.
Sementara itu, wacana koalisi golden triangle antara PDI Perjuangan, Golkar, dan PPP, menurut Qodari, justru belum bisa dipastikan.
JAKARTA, KOMPAS.com — Meski elite politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah beberapa kali berkomentar mengenai koalisi, sampai sekarang belum diputuskan keputusan politik PKS pascapemilu legislatif. Keputusan tersebut akan ditentukan pada Musyawarah Majelis Syuro PKS pada 25-26 April di Jakarta.
"Sampai sekarang belum ada sikap resmi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai soal koalisi itu. Semua pandangan itu hanyalah wacana yang berkembang di antara pengurus dan kader partai, baik di pusat ataupun daerah," kata Kepala Badan Humas DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Mabruri di Jakarta, Selasa.
Ahmad Mabruri mengakui, banyak pandangan yang muncul di kalangan pengurus partai terkait koalisi ke depan. Ia mencontohkan berbagai wacana yang muncul dari kader dan pengurus PKS antara lain dari Yogyakarta dan Jawa Timur yang mendukung duet Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Hidayat Nurwahid (HNW), atau PKS Sulsel yang menginginkan duet SBY-Anis Matta (Sekjen PKS).
Kader dan pengurus PKS Jawa Barat, katanya, juga mengusulkan agar Hidayat Nurwahid segera "diorbitkan" untuk memimpin bangsa ke depan, apakah sebagai capres atau pun cawapres. Selain itu, katanya, ada pula yang mengusulkan agar PKS ke depan mengambil peran oposisi, tetapi di luar blok Megawati Soekarnoputri.
Bahkan, lanjut Mabruri, ada Ketua DPP PKS yang mengusulkan agar PKS membuat opsi baru dengan membentuk blok sendiri yang dimotori Golkar dan PKS. Ada juga yang berpendapat bahwa PKS tidak mungkin satu koalisi dengan Golkar.
"Itu semua belum sikap resmi partai. Itu wacana yang berkembang dan bukan sebuah perpecahan. Pendapat itu muncul karena melihat perkembangan dinamika politik yang cepat," tegasnya lagi. Yang akan menentukan sikap PKS soal koalisi itu bukan Presiden PKS Tifatul Sembiring atau Sekjen Anis Matta, tetapi diputuskan oleh 99 orang anggota Majelis Syuro PKS yang berasal dari 33 provinsi di Indonesia.
Mengenai gencarnya pertemuan yang dilakukan oleh pimpinan PKS dengan pimpinan partai lain, Mabruri juga mengakui hal itu. Ketua Majelis Syuro KH Hilmi Aminuddin dilaporkan telah bertemu mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung. Sore ini, juga kabarnya ia akan bertemu dengan Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.
Menurut dia, seperti halnya partai-partai lain, PKS pun terus membuka komuniksi dengan partai lain untuk menjajaki koalisi ke depan. "Hasil perolehan sementara suara pemilu 9 April itu kan membuat suasana di mana semua pimpinan parpol harus menjalin komunikasi untuk berkoalisi," katanya.
Suasana Nyontreng WNI di Prancis
Habis "Nyontreng" Dapat Makan Gratis
MASYARAKAT Indonesia Kamis (10/4) kemarin telah menyalurkan hak suaranya melalui TPS di konsulat Indonesia yang ada di Perancis Selatan. Partai Demokrat diprediksikan akan memenangkan pemilu legislatif di wilayah itu. Akan tetapi, kemenangan sementara ini belum bisa dipastikan karena KPPSLN masih menunggu hasil penghitungan suara bagi para pemilih lainnya melalui pos.
Yang menarik dari sistem pengorganisasian di Perancis adalah dipilihnya satu orang wakil dari tiap daerah sebagai panitia pembantu pelaksanaan pemilu legislatif 2009. Mereka dilantik Konjen RI, lengkap dengan SK dari KPU Pusat. TPS yang disediakan pihak konsulat hanya satu TPS, mengingat jumlah WNI yang mengikuti pemilihan sekitar 331 orang. Di Perancis, hanya ada dua kota yang menyelenggarakan pemilu, Paris (Kedutaan Indonesia) dan Marseille. Sebagian besar WNI menggunakan hak suara melalui surat suara atau per pos.
Dibandingkan Pemiu 2004, mereka yang menyalurkan hak suaranya pada Pemilu 2009 kali ini mengalami peningkatan. Situasi politik di Tanah Air —wacana golput—tidak terlalu memengaruhi masyarakat Indonesia di Perancis. Cuman, para peserta mengeluhkan banyaknya partai yang ikut dalam Pemilu 2009. Mereka juga mengaku tak begitu mengenal visi misi partai-partai yang baru. Akibatnya, mereka cenderung memilih partai lama. Menurut Konsul Jenderal Ny Nahari Agustini, banyak sekali pertanyaan menyangkut multi-partai. Berdasarkan hitungan akhir ketika TPS ditutup pukul 19.00, Partai Demokrat mendapatkan 12 suara disusul PDS. Golkar berada di posisi keempat dan lainnya PDK dengan satu suara.
Seusai mencontreng, para pemilih mendapatkan jatah makan siang dengan sajian khas makanan Indonesia. Dan santapan malamnya pun juga disediakan panitia dan para pemilih yang datang sejak sore hingga malam hari. Suasana semacam ini semakin menambah keakraban kami....
makan enak aTuh......??? heee....heeee